(kompas.com) Jakarta : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pembunuhan dan pengkhianatan terhadap pembangunan demokrasi yang tengah dikembangkan di Indonesia.

Penilaian itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Achmad Basarah, Kamis (12/4/2012) di Jakarta, menyikapi pernyataan Yudhoyono yang disampaikan dalam rapat internal Partai Demokrat (PD) di Kantor DPP PD, beberapa waktu lalu. Dalam rapat internal itu, Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina PD menyebut partai politik yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan untuk kepentingan rakyat. Menurut Yudhoyono, mereka ingin dirinya dan PD jatuh setelah negara kolaps. Hal itu terungkap dalam rekaman pernyataan Yudhoyono yang bocor ke publik.

Basarah mengatakan, perbedaan sikap politik yang diambil oleh partai politik (parpol) dalam urusan mengelola negara adalah sah dan legal dalam demokrasi. Apalagi, kata dia, parpol tersebut berada di luar koalisi pemerintahan, seperti PDI-P.

“Rasanya terlalu naif kalau kita mengatakan SBY tidak paham sistem check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan kita. Jika setiap perbedaan pandangan di parlemen disikapi sebagai suatu upaya penggulingan pemerintahan, maka sesungguhnya SBY telah melakukan proses pembunuhan dan pengkhianatan terhadap pembangunan demokrasi,” kata Basarah.

Sekretaris Fraksi PDI-P di parlemen itu menambahkan, pihaknya selalu melakukan langkah yang konstitusional selama ini. Sampai Kongres III PDI-P tahun 2010, tidak ada satu pun dokumen partai yang memuat tentang agenda penggulingan pemerintahan yang sah.

“Jika benar isi rekaman pidato SBY tersebut, SBY telah melakukan tindakan kriminalisasi politik dengan tuduhan makar terhadap PDI-P dan itu sangat tidak sehat dilakukan oleh seorang Presiden,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

WA Group Kami Alumni