(Surabaya – bkkbnjatim) Sabtu (4/2) Kepala BKKBN Dr. dr. Sugiri Syarif, MPA melakukan penandatanganan MoU dengan Ketua PP PA GMNI (Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Dr. H Soekarawo, yang juga sebagai Gubernur Jawa Timur, tentang “Partisipasi Persatuan Alumni GMNI sebagai relawan dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana”.
Dengan adanya MoU ini, BKKBN dan PPPA GMNI akan bersinergi dalam mempercepat pengintegrasian perspektif kependudukan ke dalam pembuatan kebijakan publik di daerah. PPPA GMNI juga akan membantu pelaksanaan program BKKBN seperti pendirian Pusat Informasi Kesehatan bagi remaja, memperbanyak akseptor KB, maupun kampanye konsep keluarga sejahtera.
Sugiri mengatakan dalam sambutannya, bahwa untuk membentuk negara maju pemerintah harus mampu mengatur pertumbuhan jumlah penduduk, salah satu cara yaitu dengan mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak di setiap keluarga. “Oleh karena itu, melalui kerjasama ini para alumni GMNI akan menjadi relawan pelaksana dan penyuluh keluarga berencana, khususnya kepada masyarakat miskin. Karena yang anaknya banyak ini justru keluarga miskin, ini bertujuan juga menekan pertumbuhan jumlah penduduk,” ujar Sugiri Syarif yang hadir bersama dengan Prof. Dr. dr. Soedigdo Adi, Sp.KK didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Djuwartini, SKM, MM. Acara ini dihelat bersamaan dengan pelantikan pengurus Komisariat GMNI FK Unair yang diikuti dengan pelaksanaan seminar “Mau Kemana Dokter Indonesia”,di Hotel Inn Simpang Surabaya.
Dijelaskan oleh Kepala BKKBN Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA bahwa secara kuantitas jumlah dan pertumbuhan penduduk di Indonesia masih cukup tinggi bahkan terbesar ke 4 di dunia, namun kualitas penduduk masih rendah, yaitu dari IPM menempati posisi 124 dari 188 negara. Apabila laju pertumbuhan penduduk Indonesia kedepan tidak dapat ditekan secara signifikan tertutama melalui pengendalian kelahiran, maka diprediksi dalam waktu kurang dari 50 tahun lagi jumlah penduduk Indonesia akan meningkat dua kali lipat.
“Dengan adanya kerjasama ini saya berharap bisa bersama-sama melakukan advokasi dan mensosialisasikan masalah kependudukan dan Keluarga berencana di Indonesia guna mewujudkan Visi Penduduk Tumbuh Seimbang pada tahun 2015, yang ditandai dengan TFR sejmlah 2,1 dan NRR sama dengan 1” harap Sugiri.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo yang lebih dikenal dengan sapaan Pakde Karwo sesaat setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BKKBN dengan Persatuan Alumni GMNI, banyak berceritera tentang dokter muda jaman perjuangan seperti sepak terjang dr. Soetomo.
“Sejarah mencatat, bapak bangsa yang berprofesi sebagai dokter adalah pelopor pergerakan kebangsaan di Indonesia. Mulai dari dokter Wahidin Soedirohoesodo, dr. Soetomo, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dr. Muwardi, dr. Mustopo, dr. Sardjito dan masih banyak yang lainnya. Mereka melakukan hijrah pemikiran, untuk peduli dan berjuang bagi masyarakat Indonesia yang miskin dan tertindas, “ ujar Pakde Karwo.
Pakde Karwo menambahkan, dr.Soetomo yang saat ini namanya diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum di Surabaya harus bisa menjadi inspirator bagi para dokter masa kini. Hijrahnya pemikiran para dokter pergerakan yaitu dari angan-angan kedudukan terhormat masuk kelompok golongan elite menjadi seorang dokter yang selalu ingin membantu rakyat kecil, rakyat miskin agar dapat hidup sejahtera, antara lain dengan ikut KB.
Menurut Pakde Karwo, profesi dokter mempunyai peran penting di hadapan masyarakat umum. Acapkali bekerja purna waktu hingga waktunya habis untuk melayani orang yang membutuhkan pertolongannya. Hal tersebut menyebabkan interaksi sosial dokter dengan orang-orang biasa menjadi terbatas. Kombinasi antara posisi sebagai kelompok elite dengan kerja profesionalnya yang purna waktu, menyebabkan dokter secara sosial terjebak di dalam “dinding ruang praktiknya.”
Lebih lanjut diharapkan agar seorang dokter tidak hanyut dalam arus liberalisasi yang berprinsip “mereka yang membutuhkan tidak mendapatkan, tetapi bagi mereka ingin yang memperoleh, padahal yang ingin ini belum tentu butuh”. Liberalisasi selalu berakibat menghancurkan budaya gotong royong di masyarakat.
Sebagai implementasi agar seorang dokter tidak terjebak dalam dinding prakteknya dan mau melihat kebutuhan masyarakat pinggiran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan system pendidikan di Fakultas Kedokteran lebih condong ke Public Health. Salah satu program yang dijalankan adalah setelah lulus menjadi dokter harus mengikuti program dokter internship. Mereka harus mengabdi di daerah sebelum melakukan praktek mandiri ataupun meneruskan pendidikan spesialisasi. Pendidikan tersebut bertujuan agar mereka terbiasa mendengarkan dan melihat sehingga mereka peduli terhadap kebutuhan masyarakat yang jauh dari fasilitas pelayanan dasar.
“Seorang dokter harus mempunyai kepedulian terhadap orang yang memerlukan terutama orang-orang yang terpinggirkan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat pinggiran untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seorang dokter harus nasionalis dan religious, harus bermoral, jujur dan peduli terhadap sesama sebagaimana yang dilakukan oleh dr. Soetomo dan kawan-kawan,”pesan Pakde Karwo.
Diharapkan melalui kerja sama PPPA GMNI dan BKKBN ini dapat bersama-sama dalam mengatasi isu kependudukanyang menjadi faktor dalam keberhasilan mewujudkan cita-cita proklamasi mencapai masyarakat adil dan makmur. (AT/Humas)