Pandeglang (kabar-banten.com) : Puluhan aktivis mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, kembali menduduki halaman kantor Dinas Perkebunan dan Pertanian (Distanbun) setempat, Kamis (27/9).
Seperti aksi sebelumnya, massa menuntut aparat hukum segera mengusut tuntas adanya dugaan pungutan liar (Pungli) Jaringan Tersier Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) serta intimidasi terhadap para Kelompok Tani (Poktan) di sejumlah program di lingkungan setempat.
Dari pemantauan, berbeda dengan aksi sebelumnya, yang hanya menyampaikan orasi dan berbagai atribut berupa spanduk yang berisi tuntutan. Pada aksi kali ini, para pendemo melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan ketertindasan dan intimidasi kaum petani (Marhaen,red) oleh para pengusaha yang korup, khususnya para oknum di lingkungan Distanbun.
Aksi teatrikal pendemo sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar, mengingat aksi itu dilakukan jalanan raya depan kantor Distanbun setempat, sehingga membuat akses lalu lintas di jalur itu terpaksa dialihkan untuk sementara.
Tidak puas melakukan aksi teatrikal dan berorasi, massa kemudian mencoba merangsek masuk ke halaman kantor Distanbun, dengan harapan bisa menemui pejabat di dinas setempat.
Namun, upaya mahasiswa gagal karena dihadang blokade aparat kepolisian. Hingga aksi itu berakhir tidak ada satu pun pejabat dari Distanbun yang berupaya menemui pendemo.
“Bupati harus bertindak tegas menyelesaikan setumpuk permasalahan yang ada di Distanbun. Kami juga mendesak aparat hukum turun tangan mengusut adanya dugaan pungli di sejumlah program di Distanbun,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Deonk Nata Negara, dalam orasinya, kemarin.
Menurut pendemo, seharusnya sejumlah program yang sudah maupun berjalan di Distanbun menjadi titik tekan sasaran pembangunan di bidang pertanian untuk menyejahterakan masyarakat petani. Ironisnya, persoalan pertanian di Pandeglang faktanya sangat jauh dari harapan dan masih berkutat dari persoalan klasik, yakni masalah ketidak beresan pelaksanaan program itu sendiri.
“Kondisi ini sangat miris, program pertanian yang seharusnya menjadi pendorong kesejahteraan petani. Malah sebaliknya program yang ada dijadikan objek oleh segelintir oknum untuk memperkaya diri sendiri, dengan mengatasnamakan kepentingan petani,” tandasnya.
Pendemo juga mensinyalir bahwa di lingkungan Distanbun sudah tidak sehat dan sarat akan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Buktinya, selain kerap diwarnai berbagai masalah mulai dari pungli pada program Jitu dan Jides, kepemimpinan Kepala Distanbun Cahyan juga dinilai sarat Kolusi.
“Ini merupakan bukti ketidak tegasan Bupati, dimana sudah bukan rahasia umum jika banyak persoalan di Distanbun tetapi seolah Kepala Dinas (Kadis) selalu dipertahankan dari jabatannya yang dinilai jabatan abadi,” tukasnya.
Ditambahkan, belum selesai permasalahan yang lain kini timbul permasalahan yang baru pada program alat pupuk organik (APO). Dimana, alat APO yang seharusnya sudah diterima kepada Poktan belum juga diterima.
“Belum lagi hasil pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang dinilai jauh dari harapan, dan terkesan asal-asalan pembangunannya,” tegasnya