Manado (tribunmanado.co.id) : Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan merevisi UU KPK, dinilai ada upaya sistematis untuk memangkas kewenangan dari insitusi pemberantasan korupsi tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Cabang Manado Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kepada Tribun Manado, Kamis (27/9) melalui rilisnya.

“Kami menilai usulan revisi UU KPK merupakan upaya sistematis dan rekayasa politik kelompok tertentu lewat parlemen untuk melumpuhkan dan melemahkan kewenangan KPK,” katanya.

Rencana merevisi UU KPK, terkesan dipaksakan dan menimbulkan kecurigaan. Mengapa ? Menurutnya, rencana DPR untuk merevisi justru dilakukan pada saat KPK sedang gencar-gencarnya melakukan penangkapan terhadap petinggi partai Demokrat. “Belum lagi saat KPK melakukan pengeledahan Bakorlantas. Ini justru jelas-jelas menimbulkan kecurigaan. Kenapa tidak direvisi sejak awal ?,” ucapnya.

Untuk itu,  GMNI Manado mengharapkan wakil rakyat lebih bijaksana dan bersikap kritis terhadap setiap masukan dari luar maupun dari dalam. “Intinya, rakyat tetap mendukung KPK dalam penuntasan kasus korupsi,” tandasnya.

WA Group Kami Alumni