(Kuningan News) Situasi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia saat ini dirasa semakin terpuruk. Tingginya angka pengangguran, biaya pendidikan mahal, hutang luar negeri semangkin bertambah, korupsi merajalela, lemahnya penegakan hukum dan hak azasi manusia serta mafia kasus di institusi penegak hukum, ditambah lagi rencana pemerintah yang ingin menaikan harga BBM, menandakan adanya indikasi pemerintah dinilai telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya. Demikian ungkapan itu disampaikan Wakil Sekertaris Alumni GMNI Kuningan, Dadan Prasunardiansyah SPd kepada Kuningan News, Rabu (14/3).
Kondisi tersebut menurut Dadan, dirasa belum adil dalam upaya mensejahterakan rakyat di tengah hantaman krisis multidimensi saat ini. Dia mengklaim, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat abai dalam melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945, yang memuat tujuan pendirian NKRI untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
“Dulu, Bung Karno sebagai bapak bangsa kita mengatakan, bangsa ini mestinya jangan menjadi ngak-ngik-ngok dan harus berdikari agar mampu melepaskan diri dari cap bangsa tempe,” tuturnya.
Dadan mengatakan, saat ini telah terbukti pemerintah sudah sangat tergantung kepada kaum imprialis yang menjadi pemangsa kekayaan bangsa. Pemerintah belum mampu mengambil sikap yang jelas dan cenderung sangat ragu-ragu dalam upaya melawan kaum kapitalis.
“Semasa pemerintahan orde baru yang berkuasa selama 30 tahun lebih, banyak pemikiran Bung Karno dalam bentuk buku dan lainnya yang dibendung pemerintah. Bahkan, Bung Karno sendiri pribadinya dicoba dan dihapus dari sejarah, sehingga generasi sekarang pada umumnya hanya mengerti soekarno sebatas proklamator kemerdekaan, tak lebih dari itu,” terang Dadan.
Dia menambahkan, pasca tumbangnya rezim pemerintahan Orba di bawah Presiden Soeharto, buku-buku dan pemikiran Bung Karno mulai dapat dinikmati masyarakat. Baginya, pemikiran dan ide-ide Bung Karno masih sangat relevan untuk menjawab permasalahan negeri ini. Bahkan, sekarang banyak yang tahu bagaimana referensi-referensi sejarah baru yang berlainan dengan sejarah versi Orba, dimana banyak sejarah yang diputar balikan.
“Begitu juga dengan pemikiran Bung Karno yang tentunya mengancam, disegani dan ditakuti oleh penghianat bangsa dan pihak-pihak asing yang berkepentingan dengan negeri ini. Sehingga menggulingkan Soekarno merupakan jalan satu-satunya bagi mereka dan tak menutup kemungkinan dengan menggunakan berbagai cara,” ujar Dadan.
Lebih jauh Ketua Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Cabang Kuningan itu berpendapat, pemerintahan saat sekarang cenderung masih mementingkan kepentingan asing dan sekaligus menjadi kaki tangannya, serta lebih mementingkan kepentingan pemilik modal, baik dalam negeri atau asing dari pada melaksanakan amanat penderitaan rakyat jilid dua.
“Meneruskan revolusi pada masa Soekarno yang belum selesai adalah jawaban untuk menjawab persoalan-persoalan kebangsaan yang sekarang kita hadapi,” pungkas Dadan. (muh)